HABADAILY.COM—Kalangan DPRK Bireuen mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuan Pansus Dewan pada proyek penimbunan Stadion Paya Kareung.
Sebelumnya, Tim Pansus LKPj Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2022 menemukan sejumlah indikasi pelanggaran hukum pada proyek penimbunan senilai Rp9.810.036.000 itu. “Sudah seharusnya aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan-temuan tersebut,” ujar Zulkarnaini, anggota DPRK Bireuen, kepada media ini, Kamis (24/8/2023).
Dikatakannya, masyarakat berhak mempertanyakan atensi APH terhadap pelaksanaan proyek penimbunan itu. “Apalagi kegiatan tersebut menguras keuangan daerah hampir Rp10 miliar bersumber Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2022,” kata Legislator Partai Aceh yang baru saja menyelesaikan tugas sebagai Ketua Pansus LKPj Bupati Bireuen ini.
Berbagai temuan indikasi pelanggaran hukum pada proyek tersebut, lanjut dia, sudah pernah dibeberkan dalam rapat paripurna DPRK Bireuen tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2022. “Namun temuan tersebut tidak ada tanda-tanda akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Ini yang patut kita pertanyakan, ada apa ini?” lanjut pria yang akrab disapa Zoel Sopan ini.
Padahal, kata dia, laporan hasil temuan Pansus DPR menjadi laporan resmi yang dituangkan dalam lembaran daerah. “Kenapa sampai hari ini tidak ada tindak lanjut? Itu jangan ditanyakan sama kami, tapi perlu dipertanyakan pihak eksekutif dan aparat berwenang di Kabupaten Bireuen,” kata Zoel Sopan.
Dia mengingatkan, jangan sampai kemudian ada penggiringan isu bahwa pihak Pansus sudah menerima upeti atau menerima apapun dari pihak tertentu. “Saya tegaskan, itu tidak benar dan tidak ada pemberian apapun dari pihak tertentu kepada kami,” tegas Zoel Sopan.
