HABADAILY.COM - Kekecewaan terhadap penanganan korban banjir di Kabupaten Bireuen kian memuncak. Memasuki empat bulan pascabencana, sejumlah warga yang kehilangan tempat tinggal masih bertahan di tenda darurat, bahkan di halaman Kantor Bupati, tanpa kejelasan pemenuhan hak-hk dasar mereka.
Perkumpulan Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat Bireuen menyatakan sikap tegas. Organisasi tersebut memperingatkan akan menggelar aksi besar-besaran jika Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak segera menuntaskan persoalan yang dinilai semakin berlarut-larut.
Baca Juga: 11 KK Pengungsi Mulai Tinggalkan Kantor Bupati Bireuen
Ketua DPD Perkumpulan, Nur Adnaini, mengungkapkan bahwa kondisi para pengungsi mencerminkan lemahnya respons pemerintah daerah. Ia menyoroti masih banyak korban dengan kategori rumah rusak berat yang belum menerima bantuan layak, bahkan sebagian tidak masuk dalam pendataan resmi.
Baca Juga: Jubir Muhajir Juli: Terkait Pengungsi di Kantor Bupati, Fokus pada Solusi dan Data
“Fakta di lapangan menunjukkan masih ada warga yang bertahan di tenda darurat tanpa kepastian. Ini bukan sekadar keterlambatan, tetapi indikasi kegagalan dalam penanganan bencana,” ujar Nur Adnaini, Minggu (29/3/2026), usai mengunjungi pengungsi dan berinteraksi langsung dengan mereka.
Dikatakannya, kebijakan dan arahan pemerintah pusat terkait penanganan bencana seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Namun realitas di Bireuen justru menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi,” sebut Nur.
Pihaknya juga mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan langsung melalui investigasi menyeluruh, termasuk mengaudit data penerima bantuan serta penggunaan anggaran yang telah digelontorkan. Langkah ini dinilai penting guna memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menyisakan korban yang terabaikan.
