Adapun informasi yang dimintakan oleh warga ke Geuchik Paya Tieng di antaranya laporan penggunaan dana desa, rencana kerja pemerintah gampong, anggaran pendapatan dan belanja gampong dan beberapa informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di gampong Paya Tieng. Dilihat dari bentuk informasi, MaTA menilai tidak ada satupun dari informasi tersebut yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
MaTA berharap, fakta yang terjadi di Gampong Paya Tieng harus menjadi acuan untuk pembenahan seluruh desa di Aceh Besar, terlebih sekarang Aceh Besar sudah memiliki pemimpin yang baru. Jangan sampai ketertutupan yang selama ini terjadi ikut diwarisi oleh pemimpin baru. Hal ini penting dilakukan sehingga cita-cita mewujudkan transparansi dalam setiap lini pemerintahan dapat segera terwujud.
Selain itu, MaTA juga berharap kepada KIA agar dalam setiap sidang sengketa informasi yang dilakukan, bukan saja menyelesaikan sengketa informasi tapi juga harus mengedukasi para pihak agar benar-benar memahami terkait keterbukaan informasi publik.
“Kami mendorong agar keterbukaan informasi harus dilakukan di setiap lini, sehingga cita-cita pembentukan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat terealisasi dengan sempurna di Aceh,” harapnya. [rel/jp]
