Pimpinan Dewan Sebut Pernyataan Bupati Bireuen Membingungkan Publik

"Saat pembahasan, saya termasuk salah seorang yang menolaknya. Saya katakan, kalau memang perlu penambahan anggaran, bisa diusulkan lagi di perubahan oleh pihak eksekutif ketika sudah ada bupati definitif nanti. Sebab, saat itu hasil Pilkada Bireuen masih berproses di MK,” papar Surya Dharma.

Karenanya, Surya Dharma mengaku heran dengan munculnya pemberitaan bahwa Bupati Mukhlis menolak pengadaan mobil dinas dan anggarannya akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa pada APBP-P 2025. "Anggaran yang mau dialihkan itu juga disebutkan Rp4 miliar. Padahal, dulu tidak pernah ditolak, malah diminta tambah lagi Rp1 miliar," imbuhnya.

Mantan Pj Bupati Bireuen Klarifikasi Pernyataannya
Mantan Pj Bupati Bireuen Jalaluddin SH mengklarifikasi pernyataannya terkait anggran pembelian mobil dinas Bupati Bireuen yang diberitakan media ini sebelumnya. "Mohon diklarifikasikan, bahwa memang ada alokasi anggaran untuk pembelian mobil dinas bupati di APBK Bireuen 2025. Anggrannya memang Rp4 miliar," tulisnya melalui pesan WhatApp yang dikirim ke media ini.

Hal itu, sebut dia, perlu diklarifikasikan agar jangan timbul kegaduhan di masyarakat. "Untuk menjalankan program dan kegiatan Bireuen, sudah sepenuhnya menjadi kewenangan bupati yang sekarang, tidak ada kewenangan apapun lagi Pj Bupati yang lama. Setelah pelantikan, maka menjadi kewenangan Bupati definitif sepenuhnya," tulisnya. 

Dia berharap, semua pihak dapat memberikan waktu dan kepercayaan penuh kepada Bupati Bireuen untuk menjalankan pemerintahan yang bagus. "Saya juga yakin, Bupati sekarang selaku putra Bireuen akan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan mampu mensejahterakan rakyat," pungkas Jalaluddin.[]