Soal Anggaran Mobil Dinas
Pimpinan Dewan Sebut Pernyataan Bupati Bireuen Membingungkan Publik
Tanggapan serupa disampaikan Wakil Ketua II DPRK Bireuen Muslem Abdullah. Menurutnya, suatu keanehan kalau ada yang mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen mencapai Rp4 miliar yang akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa.
Karena itu, dia mempertanyakan angka Rp4 miliar untuk pembelian mobil dinas itu dari mana? "Setahu kami, pada saat pembahasan APBK 2025 dengan Tim TAPD, anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen hanya Rp1,5 miliar,” sebutnya saat ditemui wartawan di kantor DPRK Bireuen.
Jikapun anggaran tambahan akan dimasukkan pada APBK-P, kata dia, angka pastinya tentu belum diketahui karena anggaran tersebut belum dibahas. “Kalau bicara di perubahan, terlalu dini. Ini yang murni saja belum direalisasi. Di perubahan juga belum ada angka pasti untuk pengadaan mobil dinas kepala daerah,” jelas politikus Partai Aceh ini.
Diminta Tambah Rp1 Miliar
Sebelumnya Surya Dharma juga menjelaskan, sebenarnya anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen telah dianggarkan dalam APBK (Murni) 2025 sebesar Rp1,5 miliar. "Pengusulan anggaran tersebut masih masa Pj Bupati Bupati Bireuen Jalaluddin SH MM," katanya.
Saat pengusulan anggaran tersebut dari Tim TAPD, menurut Surya Dharma, juga terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bupati Bireuen terpilih, termasuk anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen. "Sedangkan untuk Wakil Bupati Bireuen, tidak dianggarkan dana untuk pembelian mobil dinas baru. Ini dikarenakan mobil dinas bupati yang sekarang masih layak pakai dan bisa dialihkan untuk mobil dinas wakil bupati," paparnya.
Bahkan, kata Surya Dharma, saat itu sempat diminta tambah lagi anggarannya untuk pembelian mobil dinas bupati. "Namun tidak ada lagi anggaran tambahan, sehingga saat KUA-PPAS diserahkan ke dewan, anggaran untuk itu tetap Rp1,5 miliar," katanya.
Di hadapan wartawan, Surya Dharma juga mendiskripsikan proses permintaan tambahan anggaran untuk pembelian mobil dinas bupati. Kala itu, kata dia, salah seorang anggota dewan dari partai koalisi pengusung Mukhlis-Razuardi mengusulkan penambahan anggaran Rp1 miliar lagi untuk pengadaan mobil dinas tersebut.
