Pimpinan Dewan Sebut Pernyataan Bupati Bireuen Membingungkan Publik

HABADAILY.COM--Pimpinan DPRK Bireuen angkat bicara soal pernyataan Bupati Bireuen Mukhlis ST yang menyatakan menolak anggaran pembelian mobil dinas baru dan akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa. Pernayataan itu dinilai keliru dan membingungkan publik, terutama kalimat "menolak anggaran pembelian mobil Rp4 milar yang akan dibahas dalam APBK Perubahan (APBK-P) 2025". 

Hal itu diberitakan sejumlah media online dengan mengutip langsung pernyataan Bupati Bireuen Mukhlis ST. "Itu pernyataan yang keliru, sehingga perlu kami luruskan agar tidak membingungkan masyarakat," kata Wakil Ketua I DPRK Bireuen Surya Dharma SH, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, pernyataan bupati menolak anggaran pembelian mobil dinas baru yang akan dibahas dalam APBK-P 2025 terkesan aneh. "Pernyatan tersebut sangat rancu dengan kenyataan sebenarnya dan membingungkan masyarakat. Sebab, jangankan APBK-P, realisasi APBK murni saja baru berjalan," sebut Surya Dharma.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan anggaran pengadaan mobil dinas mana yang ditolak dan akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa? "APBK-P kan barang belum pasti. Kalaupun ada, paling cepat nanti bulan Agustus baru akan dibahas,” ungkapnya.

Jika memang memungkinkan adanya APBK-P 2025, lanjut Surya Dharma, prosesnya masih lama. "Jadi, dalam penyusunan KUA-PAS APBK-P, kalau memang benar bupati merasa tidak perlu pengadaan mobil dinas baru, ya jangan diusulkan. Usulkan saja langsung anggaran untuk pembangunan rumah dhuafa yang lebih dibutuhkan masyarakat," katanya.

Dia juga mengingatkan, bahwa yang usulkan RAPBK-P 2025 adalah pihak eksekutif ke legislatif. "Kalau memang tidak diusulkan, pasti tidak muncul anggaran pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen di situ. Sehingga, tidak perlu juga kata ‘dialihkan’ untuk pembangunan rumah dhuafa," jelas politisi yang akrab disapa Keuchik Surya ini.

Lazimnya, kata Surya Dharma, yang menolak itu pihak legislatif kalau ada usulan yang tidak rasional atau tidak sesuai skala prioritas. "Dalam proses penganggaran, pihak eksekutif yang usulkan ke legislatif. Jadi, kan lucu kalau mereka sendiri yang menolaknya,” ujarnya sambil tertawa.

Tanggapan serupa disampaikan Wakil Ketua II DPRK Bireuen Muslem Abdullah. Menurutnya, suatu keanehan kalau ada yang mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen mencapai Rp4 miliar yang akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa.

Karena itu, dia mempertanyakan angka Rp4 miliar untuk pembelian mobil dinas itu dari mana? "Setahu kami, pada saat pembahasan APBK 2025 dengan Tim TAPD, anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen hanya Rp1,5 miliar,” sebutnya saat ditemui wartawan di kantor DPRK Bireuen.

Jikapun anggaran tambahan akan dimasukkan pada APBK-P, kata dia, angka pastinya tentu belum diketahui karena anggaran tersebut belum dibahas. “Kalau bicara di perubahan, terlalu dini. Ini yang murni saja belum direalisasi. Di perubahan juga belum ada angka pasti untuk pengadaan mobil dinas kepala daerah,” jelas politikus Partai Aceh ini.

Diminta Tambah Rp1 Miliar
Sebelumnya Surya Dharma juga menjelaskan, sebenarnya anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen telah dianggarkan dalam APBK (Murni) 2025 sebesar Rp1,5 miliar. "Pengusulan anggaran tersebut masih masa Pj Bupati Bupati Bireuen Jalaluddin SH MM," katanya.

Saat pengusulan anggaran tersebut dari Tim TAPD, menurut Surya Dharma, juga terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bupati Bireuen terpilih, termasuk anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen. "Sedangkan untuk Wakil Bupati Bireuen, tidak dianggarkan dana untuk pembelian mobil dinas baru. Ini dikarenakan mobil dinas bupati yang sekarang masih layak pakai dan bisa dialihkan untuk mobil dinas wakil bupati," paparnya.

Bahkan, kata Surya Dharma, saat itu sempat diminta tambah lagi anggarannya untuk pembelian mobil dinas bupati. "Namun tidak ada lagi anggaran tambahan, sehingga saat KUA-PPAS diserahkan ke dewan, anggaran untuk itu tetap Rp1,5 miliar," katanya.

Di hadapan wartawan, Surya Dharma juga mendiskripsikan proses permintaan tambahan anggaran untuk pembelian mobil dinas bupati. Kala itu, kata dia, salah seorang anggota dewan dari partai koalisi pengusung Mukhlis-Razuardi mengusulkan penambahan anggaran Rp1 miliar lagi untuk pengadaan mobil dinas tersebut. 

"Saat pembahasan, saya termasuk salah seorang yang menolaknya. Saya katakan, kalau memang perlu penambahan anggaran, bisa diusulkan lagi di perubahan oleh pihak eksekutif ketika sudah ada bupati definitif nanti. Sebab, saat itu hasil Pilkada Bireuen masih berproses di MK,” papar Surya Dharma.

Karenanya, Surya Dharma mengaku heran dengan munculnya pemberitaan bahwa Bupati Mukhlis menolak pengadaan mobil dinas dan anggarannya akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa pada APBP-P 2025. "Anggaran yang mau dialihkan itu juga disebutkan Rp4 miliar. Padahal, dulu tidak pernah ditolak, malah diminta tambah lagi Rp1 miliar," imbuhnya.

Mantan Pj Bupati Bireuen Klarifikasi Pernyataannya
Mantan Pj Bupati Bireuen Jalaluddin SH mengklarifikasi pernyataannya terkait anggran pembelian mobil dinas Bupati Bireuen yang diberitakan media ini sebelumnya. "Mohon diklarifikasikan, bahwa memang ada alokasi anggaran untuk pembelian mobil dinas bupati di APBK Bireuen 2025. Anggrannya memang Rp4 miliar," tulisnya melalui pesan WhatApp yang dikirim ke media ini.

Hal itu, sebut dia, perlu diklarifikasikan agar jangan timbul kegaduhan di masyarakat. "Untuk menjalankan program dan kegiatan Bireuen, sudah sepenuhnya menjadi kewenangan bupati yang sekarang, tidak ada kewenangan apapun lagi Pj Bupati yang lama. Setelah pelantikan, maka menjadi kewenangan Bupati definitif sepenuhnya," tulisnya. 

Dia berharap, semua pihak dapat memberikan waktu dan kepercayaan penuh kepada Bupati Bireuen untuk menjalankan pemerintahan yang bagus. "Saya juga yakin, Bupati sekarang selaku putra Bireuen akan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan mampu mensejahterakan rakyat," pungkas Jalaluddin.[]