Baca juga: Film Dokumenter ‘Smong Aceh’, Momen Peringati 20 Tahun Tsunami
Safrizal menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan menjadikan rekomendasi BPK sebagai panduan dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai momentum perbaikan kelemahan yang ada.
"Kami menyadari pengelolaan keuangan adalah amanah rakyat. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," tegas Safrizal.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Triyantoro, memaparkan hasil pemeriksaan yang mencakup pengelolaan APBD Pemerintah Aceh, Kota Lhokseumawe, serta pelayanan kesehatan dan program JKN di Kabupaten Aceh Barat Daya.