Ade Surya mengaku, salah satu poin penting dalam APBK 2025 adalah alokasi anggaran yang didasarkan pada target kinerja pelayanan publik.
"Setiap SKPK akan mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan. Selain itu, anggaran juga akan diprioritaskan untuk program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)," imbuhnya.
DPRK Banda Aceh memberikan apresiasi atas kinerja Pemko Banda Aceh dalam menyusun APBK 2025. Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menilai bahwa APBK 2025 telah disusun secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Seluruh fraksi di DPRK juga memberikan pandangan positif terhadap APBK ini.
"APBK 2025 akan diajukan ke Gubernur Aceh untuk dilakukan evaluasi. Proses evaluasi ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 15 hari kerja. Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, APBK 2025 akan resmi menjadi Qanun Kota Banda Aceh," akunya.
