Menyoal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Oleh: Sri Kemala SPd
(Guru SMA Negeri 1 Bireuen)
PROGRAM Makan Siang Gratis yang dijanjikan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming hingga kini masih menuai kontroversi di berbagai kalangan. Anehnya, meski Presiden dan Wapres terpilih ini baru dilantik pada Oktober 2024, Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memasukkan program tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Program yang banyak menuai kritik ini akan menyasar hampir 83 juta anak sekolah, balita serta ibu mengandung, dengan anggaran sekira Rp100 trilliun pada tahun pertamanya. Program yang bertujuan memberikan makan siang bergizi serta susu gratis kepada anak sekolah, serta gizi tambahan bagi ibu hamil dan balita ini bahkan akan dapat mencapai Rp460 triliun per tahun ketika program ini sudah dilaksanakan secara penuh pada 2029.
Pasangan Prabowo dan Gibran mengusulkan alokasi biaya sebesar Rp15.000 untuk setiap anak sekolah, belum termasuk pengeluaran untuk susu. Pasangan ini juga mengusulkan kemitraan dengan swasta untuk meringankan beban anggaran negara, namun belum jelas dengan pihak mana secara spesifik maupun apa saja amendemen peraturan yang diperlukan untuk kolaborasi semacam itu.
Bank Dunia menyuarakan kekhawatirannya mengenai program ini. Mereka mengingatkan, bahwa kesehatan APBN 2025 harus menjadi pertimbangan serius dan diperlukan persiapan yang matang untuk memastikan program makan siang gratis tidak menjadi beban berat bagi kinerja fiskal Indonesia.
Indonesia, sebut Bank Dunia, juga harus menaati batasan teratas bagi defisit fiskal yang sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto seperti yang ditetapkan undang-undang. Padahal, menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal sangatlah penting.
Lembaga Fitch Rating juga mengatakan program makan siang gratis ini akan dapat menghabiskan biaya sekitar dua persen dari Produk Domestik Bruto setiap tahunnya.
Sementara lembaga rating lainnya, Moody's Investors Service, menyuarakan kecemasannya bahwa penerapan program ini akan menandai perbedaan dari rekam jejak panjang Indonesia dalam hal keuangan anggaran dan rasio utang yang dikelola secara konservatif.
