Menyoal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Oleh: Sri Kemala SPd
(Guru SMA Negeri 1 Bireuen)
PROGRAM Makan Siang Gratis yang dijanjikan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming hingga kini masih menuai kontroversi di berbagai kalangan. Anehnya, meski Presiden dan Wapres terpilih ini baru dilantik pada Oktober 2024, Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memasukkan program tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Program yang banyak menuai kritik ini akan menyasar hampir 83 juta anak sekolah, balita serta ibu mengandung, dengan anggaran sekira Rp100 trilliun pada tahun pertamanya. Program yang bertujuan memberikan makan siang bergizi serta susu gratis kepada anak sekolah, serta gizi tambahan bagi ibu hamil dan balita ini bahkan akan dapat mencapai Rp460 triliun per tahun ketika program ini sudah dilaksanakan secara penuh pada 2029.
Pasangan Prabowo dan Gibran mengusulkan alokasi biaya sebesar Rp15.000 untuk setiap anak sekolah, belum termasuk pengeluaran untuk susu. Pasangan ini juga mengusulkan kemitraan dengan swasta untuk meringankan beban anggaran negara, namun belum jelas dengan pihak mana secara spesifik maupun apa saja amendemen peraturan yang diperlukan untuk kolaborasi semacam itu.
Bank Dunia menyuarakan kekhawatirannya mengenai program ini. Mereka mengingatkan, bahwa kesehatan APBN 2025 harus menjadi pertimbangan serius dan diperlukan persiapan yang matang untuk memastikan program makan siang gratis tidak menjadi beban berat bagi kinerja fiskal Indonesia.
Indonesia, sebut Bank Dunia, juga harus menaati batasan teratas bagi defisit fiskal yang sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto seperti yang ditetapkan undang-undang. Padahal, menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal sangatlah penting.
Lembaga Fitch Rating juga mengatakan program makan siang gratis ini akan dapat menghabiskan biaya sekitar dua persen dari Produk Domestik Bruto setiap tahunnya.
Sementara lembaga rating lainnya, Moody's Investors Service, menyuarakan kecemasannya bahwa penerapan program ini akan menandai perbedaan dari rekam jejak panjang Indonesia dalam hal keuangan anggaran dan rasio utang yang dikelola secara konservatif.
Sumber pendanaan program ini juga telah menimbulkan polemik hangat di dalam negeri dengan barisan pengajar menolak penggunaan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk itu. Terlepas dari apakah program ini akhirnya akan dilaksanakan atau tidak, ada baiknya dipikirkan apa sisi baik dan buruk dari pemberian makan siang gratis tersebut.
Harus diakui, program makan siang gratis nasional ini membutuhkan pendanaan besar yang akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara serta harus dikelola dengan baik dan transparan untuk mencegah kebocoran serta penyalahgunaan.
Dikatahui, sejauh ini anggaran yang diperkirakan untuk makan siang gratis belum memasukkan kebutuhan untuk pemberian susu dan gizi tambahan untuk balita dan ibu yang mengandung dan menyusui. Sehingga, angggrannya akan membengkak lagi saat kebutuhan tersebut dimasukkan nantinya.
Program skala nasional ini juga membawa tantangan logistiknya sendiri. Membagikan makanan kepada puluhan juta anak di pelbagai daerah dengan aksesibilitas dan kondisi topografis berbeda tentu tidaklah semudah menyalurkan Bansos atau Bantuan Langsung Tunai. Ini merupakan kegiatan yang kompleks, termasuk untuk memastikan penyaluran tepat waktu, bermutu, serta dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang baik.
Kekhasan diet setempat, kebiasaan budaya serta religius yang menyangkut pangan serta pantangan bagi siswa-siswa tertentu, juga merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan standar makan siang dengan standar gizi yang konsisten. Menetapkan porsi yang tepat secara nasional, juga menjadi tantangan tersendiri agar tidak terjadi pemborosan pangan dan juga mengurangi potensi limbah makanan.
Salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam program pemberian makan gratis secara nasional ini, bahwa kebutuhan nutrisi tiap individu berbeda berdasarkan tingkat kegiatan serta pertumbuhan mereka serta juga keadaan kesehatan mereka. Kebutuhan energi anak berumur antara 5-8 tahun misalnya, berada antara 1.400 sampai 1.600 kalori per hari. Sementara untuk yang berumur antara 9 dan 12 tahun membutuhkan antara 1.600 dan 2.000 kalori per hari. Belum lagi kebutuhan nutrien makro dan mikro mereka yang juga berbeda.
Program makan siang ini juga berpotensi menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah dan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pemberian bantuan, agar tidak menjadi ketergantungan. Kesusksesan implementasi program ini juga dinilai krusial dengan adanya tata kelola keuangan yang hati-hati serta kepatuhan pada batasan-batasan fiskal.
Karena itu, penulis menilai, program makan siang gratis ini merupakan sikap ugal-ugalan dalam pengelolaan anggaran negara. Lantaran menyedot biaya besar, makan siang gratis untuk anak-anak sekolah bakal memangsa banyak program dan pos anggaran lain yang lebih penting. Padahal, selain rawan korupsi, makan siang gratis belum tentu mendatangkan manfaat yang sebanding dengan program yang tereliminasi untuk membiayainya.
Sejauh ini diketahui, pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Meski belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek ini, namun hitungan awal sejumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar dan bisa membuat defisit anggaran membengkak.
Hitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, misalnya, menunjukkan belanja untuk program makan siang dan susu gratis mencapai Rp185,2 triliun per tahun. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan nilainya mencapai Rp257,2 triliun dengan asumsi terdapat 70,5 juta penerima dan harga makanan Rp15 ribu per porsi per hari. Hasil kalkulasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran bahkan lebih besar, yakni mencapai Rp450 triliun per tahun.
Apa pun basis penghitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil. Dengan bilangan ratusan triliun rupiah per tahun, biaya program ini setara atau bahkan lebih besar dari pos belanja lain, seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan subsidi energi. Karena itu, pasti akan ada utak-atik pos belanja demi mengakomodasi program kebanggaan Prabowo-Gibran, kandidat yang disokong Jokowi tersebut.
Di sinilah letak masalahnya. Pemerintah bakal terdesak merealokasikan anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengkak. Hal ini sudah terlihat ketika Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menggagas realokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, jika memakai skala prioritas, BOS lebih penting karena bertujuan menekan biaya pendidikan, termasuk membayar gaji guru honorer.
Formula Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan memakai dana subsidi energi untuk membiayai program makan siang gratis, juga mesti dikaji dampaknya. Sebab, masih ada subsidi yang diperlukan untuk menekan tarif listrik dan energi rumah tangga miskin. Jika anggaran ini hilang, ada ancaman ledakan angka inflasi dan angka kemiskinan akibat melambungnya biaya rumah tangga.
Di luar perhitungan manfaat dan mudarat, pengalokasian APBN untuk program makan siang gratis merupakan bentuk kelancangan dan pelanggaran terhadap etika bernegara. Kita menilai, bukanlah hal yang pantas Presiden Jokowi dan para menterinya sudah memprioritaskan program presiden baru yang belum dilantik. Patut diduga, langkah ini merupakan bentuk manuver politik untuk menjilat calon penguasa baru demi mendapatkan ‘peran peting’ di pemerintahan mendatang.
Karena itu, program makan siang gratis pun selayaknya dibatalkan demi menghindari pembengkakan defisit dan pemborosan anggaran negara, seperti yang sudah diperingatkan sejumlah lembaga, termasuk Bank Dunia. Belum lagi kekhawatiran tingginya peluang korupsi dalam program ini, sehingga butuh penggkajian ulang sebelum direalisasikan.[]
