"Kami mendorong Panwaslih kota supaya dapat segera membentuk Panwascam dan Panitia pengawas di tingkat gampong (PPL) agar proses pelaksanaan pilkada benar-benar optimal. Karena anggaran untuk Pilkada sudah disepakati oleh DPRK bersama Pemko Banda Aceh pada akhir November 2023," ujar Farid.
Sementara Ketua Panwaslih Pilkada Kota Banda Aceh, Indra Milwady menyampaikan pihaknya terus memperkuat silaturahmi stakeholder penting berkaitan dengan pemilu, begitu juga dengan pimpinan DPRK Banda Aceh.
“Jadi kami menyampaikan perkembangan terkait dengan Pengawasan dan juga perkembangan yang dialami Panwaslih Kota Banda Aceh,” kata dia.
Indra juga menyampaikan pihaknya belum maksimal melakukan pengawasan pemilu karena belum adanya anggaran, sementara tahapan terus berjalan.
Untuk saat ini, kata dia, dari 21 kabupaten/kota di Aceh yang sudah dilantik Panwaslihnya, sebanyak 6 kabupaten/kota sudah ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sementara untuk Banda Aceh, setelah dua bulan dilantik baru 16 Juli 2024 dilakukan pembahasan anggaran dengan Pemko Banda Aceh.
