HABADAILY.COM - Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Malik Mahmud melakukan dialog resmi dengan Majelis Rakyat Papua, Minggu (3/10/2021) di hotel Horizon, kawasan Kutaraja, Distrik Abepura, Jayapura.
Keduanya membahas regulasi kekhususan masing-masing provinsi, Aceh dan Papua. "Pertemuan ini merupakan tindak lanjut setelah pihak Majelis Rakyat Papua meminta kami menjadi saksi ahli dalam gugatan MRP terhadap Undang-undang Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi," kata Nurzahri, Juru Bicara Partai Aceh.
Ia mengatakan, semula MRP mengajak bertemu secara personal. Namun karena di waktu yang bersamaan Wali Nanggroe serta beberapa Anggota DPR Aceh juga tengah menghadiri pembukaan PON Papua, pertemuan ini akhirnya dibuat resmi antara Wali Nanggroe dengan MRP.
Dalam pertemuan selama tiga jam lebih tersebut, kedua belah pihak bercerita pengalaman hubungan dengan pemerintah pusat, terutama terkait implementasi undang-undang khusus kedua daerah tersebut.
Menurut Nurzahri, Ketua Majelis Rakyat Papua, Tomitius Murib mengatakan pemerintah pusat tidak ikhlas memberikan kewenangan dan kekhususan ke Papua. Dari 16 kewenangan kekhususan UU Papua, hanya empat kewenangan yang dijalankan.
