"Dan Allah SWT telah menegaskan perihal larangan riba dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Oleh karena itu, kita yang sudah memahami; pemerintah, perbankan, MES, dan stakeholder lainnya punya kewajiban moral terhadap masyarakat awam."
Ia pun mengajak semua pihak untuk segera beralih ke ekonomi syariah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. "Saya mengimbau agar setiap nasabah atau perorangan, perusahaan, lembaga, termasuk pemerintah, segera pindah rekening atau hijrah dari konvensional ke syariah," ajaknya.
Mantan Dirut Bank Aceh ini menambahkan, sesuai dengan instruksi MES pusat dan Ketua Dewan Komisioner OJK Prof Wimboh Santoso Phd, ke depan bukan hanya lembaga keuangan yang harus berkonsep syariah, tapi juga rumah sakit, hotel, hingga wisata harus berbasis syariah.
"Pemko Banda Aceh sendiri telah mengambil langkah sosialisasi dengan menggandeng LKS, MES, dayah/pasantren, dan dai lewat ceramah-ceramah agama. Bukan hanya itu, kami juga sudah menginisiasi Forum Gerakan Pelopor Ekonomi Syariah dan menggelar banyak event seperti Festival Ekonomi Syariah baru-baru ini. Sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi juga terus kami gencarkan," ungkapnya.
Pertama di Indonesia
Tak lama setelah menjabat sebagai Walikota Banda Aceh, alumni Fakultas Ekonomi Unsyiah 1978 ini langsung memprakarsai pendirian sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) plat merah. "Lembaga itu saya namai Mahirah Muamalah Syariah atau disingkat MMS. Ternyata lembaga ini baru satu-satunya di Indonesia," ungkapnya.
Tujuan pendirian lembaga ini, katanya, untuk membantu permodalan skala mikro -nominal mulai dari Rp 500 ribu- yang selama ini tak tersentuh oleh perbankan. "Dengan akses modal yang mudah, kami berharap masyarakat khususnya pelaku usaha bisa lebih produktif sehingga angka pengangguran dan kemiskinan mampu terus kita tekan."
