HABADAILY.COM – Menjelang bergantinya kepemimpinan di Kabupaten Simeulue dari bupati dan wakil bupati priode lama ke priode baru, seratusan warga setempat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRK setempat, Rabu (11/07/2017). Akasi damai tersebut berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 15.30 WIB.
Tema utama yang disuarakan para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeulue (GM2PS) tersebut, yakni meminta DPRK mendesak pemerintah setempat untuk segera mengembalikan pengelolaan Perusahaan Daerah Kebun Sawit (PDKS) Simeulue ke daerah.
Tuntutan itu disuarakan karena semasa Bupati dan Wakil Bupati Simuelue Priode 2012-2017, Riswan NS dan Hasrul Edyar telah mengalihkan pengelolaan PDKS kepada pihak swasta yaitu PT Kasamaganda. Pihak DPRK juga diminta menyampaikan ke publik penyertaan modal untuk pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS).
Kemudian massa GM2PS yang hadir dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue tersebut juga mengajukan sejumlah tuntutan lainnya. Antara lain, meminta DPRK Simeulue untuk mengaudit khusus anggaran PMKS yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (CPA) dalam operasional dan manajemen PDKS serta PMKS.
Melaporkan seluruh penyertaan modal yang dikelolah oleh PDKS serta PMKS selama Priode 2012-2017. Selanjutnya, DPRK juga memberikan informasi pada masyarakat Kabupaten Simeulue terkait hutang Pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap PT Kasama Ganda.
Memberikan informasi terbuka kepada publik, seberapa pendapatan asli daerah selama bekerjasama dengan PT Kasama Ganda. Massa juga meminta DPRK untuk menyegel dan memberhentikan aktifitas operasional PDKS dan PMKS dalam jangka waktu satu minggu pada saat selesai aksi damai berlangsung.
