Pemkab Bireuen Dinilai Lebih Berpihak ke Pengusaha Terkait Pembangunan Ruko di Lahan PT KAI
“Selain dapat menghidupkan pedagang kecil, ini juga punya potensi PAD yang cukup besar. Jadi, jangan hanya bicara mendongkrak PAD, kalau yang ada di depan mata saja tidak bisa dioptimalkan,” tegas Abu Dahlan.
Senada disampaikan anggota DPRK Bireuen Multazami. Menurutnya, lahan PT KAI tersebut merupakan kawasan strategis dunia usaha di Pusat Kota Bireuen. “Ini potensi PAD paling besar kalau dikembangkan dan dikelola langsung oleh Pemkab Bireuen,” kata legislator dari PNA ini.
Dia memberi gambaran, Pemkab Bireuen dapat membangun semi-mall dengan los-los semacam Pasar Atjeh di lahan tersebut yang disewakan kepada para pedagang. “Ini investasi yang mengntungkan daerah, bukan dilepas begitu saja kepada pihak pengembang,” kata pria yang akrab disapa Keuchik Tami ini.
Dia menambahkan, dalam pengelolaannya juga bisa dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga. “Tinggal dibuatkan regulasi yang jelas, bisa bermanfaat bagi pengembang dan pedagang, serta mendatang pemasukan bagi daerah,” paparnya.
Kalau seperti sekarang ini, lanjut Keuchik Tami, pembangunan Ruko di lahan PT KAI tersebut hanya menguntungkan pihak pengembang. “Sementara pedagang kecil hanya jadi penonton, pemasukan PAD juga tidak maksimal dari lokasi strategis tersebut,” katanya.
Abu Dahlan dan Keuchik Tami juga mewanti-wanti jangan sampai ada oknum pejabat yang ikut ‘bermain’ dalam memuluskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Ruko di lahan PT KAI tersebut. “Jangan sampai ada jatah Ruko untuk oknum tertentu di lokasi itu,” imbuhnya.
