Pemkab Bireuen Dinilai Lebih Berpihak ke Pengusaha Terkait Pembangunan Ruko di Lahan PT KAI
HABADAILY.COM - Pemagaran lahan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Pusat Kota Bireuen untuk pembangunan Ruko menyisakan persoalan serius bagi ratusan pedagang di kawasan itu. Pemkab Bireuen dinilai lebih berpihak kepada penguasa (pengembang), dengan mengabaikan nasib pedagang kecil dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut menjadi sorotan sejumlah tokoh masyarakat Bireuen, termasuk mantan anggota DPRK Bireuen Dahlan ZA alias Abu Dahlan dan anggota DPRK Bireuen Multazami Abubakar alias Keuchik Tami. Menurut keduanya, persetujuan izin mendirikan bangunan di lahan itu perlu ditinjau ulang untuk kepentingan pembangunan daerah yang lebih baik.
Abu Dahlan menyebutkan, hanya berbekal surat sewa menyewa antara pengembang dengan PT Kereta Api Indonesia, Pemkab Bireuen langsung mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Ruko di lokasi tersebut. “Seharusnya perlu dikaji dulu azas manfaat bagi daerah, jangan serta merta mengeluarkan PBG yang hanya menguntungkan seorang pengusaha,” sebutnya kepada media ini, Senin (17/3/2025).
Sangat disesalkan lagi, lanjut dia, pemagaran lokasi itu dilakukan secara mendadak, sehingga ratusan pedagang kecil harus kehilangan tempat usaha mereka di bulan Ramadan ini. “Pemerintah harusnya juga memikirkan nasib pedagang, jangan terkesan semena-mena. Dalam hal ini, bupati harus peka dengan kondisi tersebut,” sebut politisi Partai Aceh ini.
Kalau memang perlu penataan pembangunan di lahan itu, kata dia, maka Pemkab Bireuen bisa langsung menjajakan pendekatan dengan PT KAI. “Tentu PT KAI lebih mengutamakan sewa menyewa dengan pemerintah daerah ketimbang dengan pihak swasta,” jelas Abu Dahlan.
Dia menyebutkan, Pemkab Bireuen bisa meremajakan pembangunan ratusan kios di lokasi itu untuk disewakan kepada pedagang.
“Selain dapat menghidupkan pedagang kecil, ini juga punya potensi PAD yang cukup besar. Jadi, jangan hanya bicara mendongkrak PAD, kalau yang ada di depan mata saja tidak bisa dioptimalkan,” tegas Abu Dahlan.
Senada disampaikan anggota DPRK Bireuen Multazami. Menurutnya, lahan PT KAI tersebut merupakan kawasan strategis dunia usaha di Pusat Kota Bireuen. “Ini potensi PAD paling besar kalau dikembangkan dan dikelola langsung oleh Pemkab Bireuen,” kata legislator dari PNA ini.
Dia memberi gambaran, Pemkab Bireuen dapat membangun semi-mall dengan los-los semacam Pasar Atjeh di lahan tersebut yang disewakan kepada para pedagang. “Ini investasi yang mengntungkan daerah, bukan dilepas begitu saja kepada pihak pengembang,” kata pria yang akrab disapa Keuchik Tami ini.
Dia menambahkan, dalam pengelolaannya juga bisa dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga. “Tinggal dibuatkan regulasi yang jelas, bisa bermanfaat bagi pengembang dan pedagang, serta mendatang pemasukan bagi daerah,” paparnya.
Kalau seperti sekarang ini, lanjut Keuchik Tami, pembangunan Ruko di lahan PT KAI tersebut hanya menguntungkan pihak pengembang. “Sementara pedagang kecil hanya jadi penonton, pemasukan PAD juga tidak maksimal dari lokasi strategis tersebut,” katanya.
Abu Dahlan dan Keuchik Tami juga mewanti-wanti jangan sampai ada oknum pejabat yang ikut ‘bermain’ dalam memuluskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Ruko di lahan PT KAI tersebut. “Jangan sampai ada jatah Ruko untuk oknum tertentu di lokasi itu,” imbuhnya.
Sebelumnya, perwakilan para pedagang di lahan PT KAI mendatangi gedung DPRK Bireuen. Mereka meminta dukungan dewan agar mereka bisa diberi kesempatan berjualan di lokasi itu hingga lebaran Idul Fitri.
Namun, perjuangan mereka tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Lokasi kios mereka langsung dipagari, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian di bulan puasa ini.
“Beberapa hari lalu kami sudah mendatangi DPRK Bireuen untuk meminta dukungan, agar di bulan Ramadan ini tetap bisa berjualan. Tapi lokasi kios kami tetap dipagar, sehingga kami tak bisa jualan,” ujar Yusmadi, pedagang di lahan PT KAI.
Padahal, lanjut dia, pihaknya sudah siap pindah setelah Lebaran Idul Fitri. “Kami hanya minta jangan langsung dipagari, kami minta kelonggaran untuk berjulan hingga lebaran. Mau tidak mau nantinya juga akan pindah, apalagi semua pedagang di sini sudah disurati oleh pihak PT KAI,” tukas Yusmadi, didampingi pedagang lainnya.[]
