HABADAILY.COM – Kurang kuatnya posisi dan daya tawar Aceh di tingkat nasional, menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi saat ini. Dalam rangka mendukung pembangunan yang lebih baik, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih kuat antara Aceh dan pemerintah pusat.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) dengan tema ‘Figur Gubernur Aceh pada Pilkada Serentak 2024, Perspektif Civitas Akademika USK’, di Ruang Auditorium FMIPA USK, Kamis lalu.
Rektor USK, Prof. Marwan, dalam sambutannya menekankan pentingnya meningkatkan daya tawar Aceh dengan pemerintah pusat. Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah Aceh adalah implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang masih belum menunjukkan kemajuan signifikan.
"Kita sudah memberikan masukan, namun belum ada tindak lanjut lebih jauh. Maka Aceh butuh pemimpin dengan nilai tawar yang lebih baik, agar implementasi UUPA lebih optimal," ujar Marwan.
Sementara itu, ketua panitia Dr. Cut Maya Aprita Sari menyampaikan bahwa Pilkada menjadi momen penting dalam demokrasi, di mana masyarakat dihadapkan dengan dinamika dan dilema. Oleh karena itu, USK ingin diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi terkait kriteria figur gubernur Aceh yang berkualitas.
