HABADAILY.COM – Kurang kuatnya posisi dan daya tawar Aceh di tingkat nasional, menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi saat ini. Dalam rangka mendukung pembangunan yang lebih baik, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih kuat antara Aceh dan pemerintah pusat.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) dengan tema ‘Figur Gubernur Aceh pada Pilkada Serentak 2024, Perspektif Civitas Akademika USK’, di Ruang Auditorium FMIPA USK, Kamis lalu.
Rektor USK, Prof. Marwan, dalam sambutannya menekankan pentingnya meningkatkan daya tawar Aceh dengan pemerintah pusat. Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah Aceh adalah implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang masih belum menunjukkan kemajuan signifikan.
"Kita sudah memberikan masukan, namun belum ada tindak lanjut lebih jauh. Maka Aceh butuh pemimpin dengan nilai tawar yang lebih baik, agar implementasi UUPA lebih optimal," ujar Marwan.
Sementara itu, ketua panitia Dr. Cut Maya Aprita Sari menyampaikan bahwa Pilkada menjadi momen penting dalam demokrasi, di mana masyarakat dihadapkan dengan dinamika dan dilema. Oleh karena itu, USK ingin diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi terkait kriteria figur gubernur Aceh yang berkualitas.
"Aceh butuh figur gubernur yang mempunyai integritas, kapabilitas, dan paham isu sosial politik ekonomi. Berdasarkan itu, USK memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," sebut Cut Maya.
Lebih dari itu, ia juga menyebut bahwa selain diskusi ilmiah, kampus juga berikhtiar besar dalam membangun budaya politik yang sehat bagi masyarakat. Ini termasuk mendorong keterlibatan dalam proses demokrasi dan menghindari sikap apatis terhadap agenda politik lokal maupun nasional.
"Diskusi ilmiah ini menjadi salah satu kontribusi USK jelang Pilkada 2024," tambahnya.
Terakhir, rektor Marwan kembali mengingat pentingnya mempertahankan perdamaian di Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, seperti yang telah dituangkan dalam MoU Helsinki tahun 2005.
“Harapan masyarakat ini harus diwujudkan melalui kepemimpinan yang mampu meningkatkan posisi dan daya tawar Aceh di kancah nasional,” tegasnya.
Selain Rektor USK, diskusi ilmiah yang dipandu oleh Dr. Effendi Hasan ini juga menghadirkan narasumber Prof. Faisal A Rani, dan Dr. Rustam Effendi. Forum ini diharapkan bisa menjadi mimbar akademik bagi civitas akademika USK untuk tetap mengedepankan integritas dan etika, bebas dari kepentingan praktis, dalam rangka mencari solusi terbaik bagi Aceh ke depan. []
Editor: Mardhatillah
