Halili melanjutkan, berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam perlindungan hak-hak kelompok marjinal, termasuk adanya produk hukum dan tindakan diskriminatif. Ia mengungkit banyaknya produk hukum serta tindakan hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal terutama minoritas SARA, ragam gender, masyarakat adat, disabilitas, hingga perempuan.
Kata dia, berbagai produk dan tindakan hukum tersebut menunjukkan bahwa agenda dan kebutuhan kelompok marjinal ini masih belum diketengahkan sebagai isu bersama dalam agenda pembangunan. Persoalan kurangnya transparansi serta partisipasi terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan kelompok marjinal masih terjadi.
“Oleh karena itu, dialog ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil di berbagai daerah, khususnya menjelang Pilkada 2024,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dialog kebijakan yang diadakan oleh Koalisi ASPIRASI juga dilakukan di wilayah lainnya, seperti Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Forum tersebut tetap mempertemukan elemen sipil dengan bakal calon gubernur untuk mendiskusikan pandangan mereka terkait pembangunan yang inklusif.
Di Jawa Barat, Bima Arya, Walikota Bogor dua periode dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), hadir dan menunjukkan dukungannya terhadap agenda pembangunan inklusif. Sedangkan di Sulawesi Selatan, Samsul Rizal, mantan Walikota Makassar yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, turut ambil bagian dalam dialog. []
Editor: Mardhatillah
