Dalam kesempatan tersebut, lebih dari 150 pemimpin dan perwakilan organisasi masyarakat sipil menyampaikan aspirasi mereka mengenai perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok marjinal.
Dorongan Reformulasi Kebijakan hingga Edukasi Publik
Halili juga menyatakan beberapa rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti. Salah satunya upaya meningkatkan ruang dialog. Menurutnya perlu ada peningkatan kualitas dan kuantitas ruang-ruang dialog konstruktif antara kelompok marjinal dan pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Rekomendasi lainnya berkaitan soal komunikasi dengan aktor politik. “Yakni dengan melakukan komunikasi lebih intesif dengan aktor-aktor politik untuk menyuarakan aspirasi kelompok marjinal,” terang Halili.
Selain itu, pihaknya juga mendorong sinergi masyarakat sipil dan media. Kolaborasi tersebut perlu diperkuat dalam mengamplifikasi kebutuhan kelompok marjinal. Rekomendasi berikutnya juga penekanan pada reformulasi kebijakan di tingkat regional.
“Elemen sipil melihat reformulasi kebijakan penting dalam meningkatkan kepekaan dan perlindungan terhadap kelompok marjinal,” kata dia. Hal ini juga perlu ditopang dengan penganggaran yang proporsional dan efektif untuk pemenuhan kebutuhan kelompok marjinal.
Upaya edukasi publik juga tak kalah penting untuk dikedepankan. Bagi koalisi ini, ujar Halili menambahkan, harus ada sosialisasi yang terus menerus dilakukan untuk menghapus pandangan keliru terhadap kelompok marjinal. Stigma negatif harus dihilangkan agar kelompok marginal mendapat hak yang sama dalam menyuarakan pembangunan yang lebih inkusif.
“Penting memperkuat peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kesatuan dan kemanusiaan untuk membangun kesadaran toleransi dan kesetaraan sejak dini,” tukasnya.
