HABADAILY.COM – Jelang Pilkada 2024, para bakal calon gubernur (bacagub) di Aceh mendapat berbagai masukan dari masyarakat sipil terkait agenda pembangunan yang inklusif. Aspirasi tersebut disampaikan dalam dialog publik yang digelar pada 29-30 Mei di Hotel The Pade, Banda Aceh.
Dialog kebijakan ini diiniasi oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi (Koalisi ASPIRASI), yang terdiri dari SETARA Institute, Perludem, Transparency International Indonesia (TII), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute menyampaikan, dialog ini bertujuan untuk mendorong ekosistem toleransi dan inklusi di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
“Ekosistem ini dinilai sangat fundamental, sebagai penyangga utama pembangunan inklusif. Di forum ini bacagub berdialog dengan masyarakat mengenai pentingnya memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi tidak ada yang tertinggal dalam proses dan penikmat pembangunan. No one left behind,” ujar Halili dalam pernyataan resmi koalisi tersebut, Kamis (30/5/2024).
Untuk wilayah Aceh, sejumlah kandidat bacagub hadir secara langsung. Untuk bacagub dari Partai Aceh diwakili oleh Nurzahri, juru bicara Partai Aceh. Lalu juga hadir bacagub Aceh M Nasir Djamil dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Prof Darni Daud, dan Muhammad Nazar.
Halili juga menjelaskan pandangan koalisi ASPIRASI soal pentingnya tiga jenis kepemimpinan yang sinergis untuk mendukung tata kelola pemerintahan inklusif, yaitu adanya kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan sosial.
Langkah awal membangun tata kelola pemerintahan inklusif ini, menurutnya perlu dimulai dengan komitmen calon pemimpin politik, didukung oleh birokrasi dalam perencanaan pembangunan melalui RPJM Daerah yang inklusif. Juga, perlu mengoptimalkan peran elemen-elemen sosial dan masyarakat sipil sebagai pilar societal leadership.
“Komitmen calon pemimpin politik, dukungan birokrasi dalam perencanaan pembangunan, dan partisipasi elemen sosial dan masyarakat sipil adalah kunci menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Halili.
