Dia menambahkan, program tersebut menguras anggaran dalam jumlah besar. “Antara lain untuk alat peraga kota santri saja menelan dana sampai Rp400 juta. Belum lagi proses penyusunan road map kota santri yang juga menguras anggaran tidak sedikit,” papar Faisal Hasbalah.
Selain itu, lanjut dia, DSI Bireuen juga banyak mengelola anggaran publik seperti honorium imum, muazzin dan bilal mesjid. “Jadi, tidak tertutup kemungkinan juga terjadi penyimpangan pada anggaran lainnya yang dikelola DSI Bireuen. Asumsi ini tidak bisa dipungkiri, setelah mencuatnya dugaan penyimpangan honorium pengurus mesjid,” sebutnya.
Untuk itu, menurut Faisal Hasbalah, semua pihak harus mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan di DSI Bireuen hingga tuntas. “Dengan menyeret semua yang terlibat ke hadapan hukum, tentu dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dinas yang mengurusi penegakan syariat Islam tersebut,” pungkas anggota DPRK Bireuen ini.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri Bireuen siap mengusut dugaan penyelewengan honor pengurus masjid pada Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Bireuen. Kasus tersebut menghebohkan kabupaten berjuluk Kota Santri setelah diberitakan media ini, Senin (29/5/2023) malam.
Kesiapan penyidik kejaksaan mengusut dugaan penyelewengan honor pengurus masjid itu disampaikan Kajari Bireuen Munawal Hadi SH MH saat ditemui wartawan di Lobi Kantor Pusat Pemerintahan Bireuen, Selasa (30/5/2023).
