HABADAILY.COM—Anggota DPRK Bireuen Faisal Hasballah Hasan SE MSM mengaharapkan Aparat Penegak Hukum (APH) serius menangani indikasi penyimpangan anggaran di Dinas Syariat Islam (DSI) Bireuen. Persoalan honorium pengurus mesjid dinilai menjadi pintu masuk mengusut dugaan penyimpangan lainnya di dinas tersebut.
“Dengan munculnya dugaan penggelapan honorium pengurus mesjid, membuktikan ada persoalan serius di Dinas Syariat Islam Bireuen,” ujar Faisal Hasballah kepada media ini, Senin (5/6/2023).
Dikatakannya, persoalan itu sangat sensitif mengingat ada hak-hak pelayan rumah Allah yang diduga dipermainkan oleh pejabat di DSI Bireuen. “Bisa dibayangkan, kalau honorium pelayan rumah Allah saja berani dipermainkan, apalagi anggaran lainnya,” sebut Faisal Hasbalah.
Karena itu, dia menilai persoalan tersebut menjadi pintuk masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut proses pengelolaan anggaran publik di Dinas Syariat Islam Bireuen. “Baik polisi maupun pihak kejaksaan harus benar-benar serius mengusut persoalan ini. Saya juga mengapresiasi komitmen Kajari Bireuen Munawal Hadi yang siap mengusut dugaan penyimpangan honorium pengurus mesjid tersebut,” tuturnya.
Faisal Hasbalah menyebutkan, DSI Bireuen selama ini mengelola anggaran daerah dalam besar. “Apalagi dalam dua tahun terakhir, anggaran yang mereka kelola terus membengkak terkait pelaksanaan program kota santri,” ungkapnya.
Dia menambahkan, program tersebut menguras anggaran dalam jumlah besar. “Antara lain untuk alat peraga kota santri saja menelan dana sampai Rp400 juta. Belum lagi proses penyusunan road map kota santri yang juga menguras anggaran tidak sedikit,” papar Faisal Hasbalah.
Selain itu, lanjut dia, DSI Bireuen juga banyak mengelola anggaran publik seperti honorium imum, muazzin dan bilal mesjid. “Jadi, tidak tertutup kemungkinan juga terjadi penyimpangan pada anggaran lainnya yang dikelola DSI Bireuen. Asumsi ini tidak bisa dipungkiri, setelah mencuatnya dugaan penyimpangan honorium pengurus mesjid,” sebutnya.
Untuk itu, menurut Faisal Hasbalah, semua pihak harus mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan di DSI Bireuen hingga tuntas. “Dengan menyeret semua yang terlibat ke hadapan hukum, tentu dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dinas yang mengurusi penegakan syariat Islam tersebut,” pungkas anggota DPRK Bireuen ini.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri Bireuen siap mengusut dugaan penyelewengan honor pengurus masjid pada Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Bireuen. Kasus tersebut menghebohkan kabupaten berjuluk Kota Santri setelah diberitakan media ini, Senin (29/5/2023) malam.
Kesiapan penyidik kejaksaan mengusut dugaan penyelewengan honor pengurus masjid itu disampaikan Kajari Bireuen Munawal Hadi SH MH saat ditemui wartawan di Lobi Kantor Pusat Pemerintahan Bireuen, Selasa (30/5/2023).
Sebelum menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan penyelewengan di DSI Bireuen tersebut, Munawal terlebih dahulu memanggil Kepala Seksi (Kasi) Intelijen yang kala itu berdiri agak terpisah dengannya. "Bagaimana ini (tentang isu yang ditanya wartawan)? Agendakan dan panggil pejabat terkait," perintahnya kepada Kasi Intelijen.
Di sisi lain, proses hukum terhadap dugaan penggelapan honorium pengurus mesjid di DSI Bireuen juga sedang berlanjut di Polres Bireuen. Sejauh ini, mantan Bendahara DSI Bireuen Hasliana sudah enam kali dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian.[]
