HBADAILY.COM—Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PNPM) Kecamatan Jeunieb, Bireuen, mencapai Rp138.026.784 per bulan. Sementara penerimaan dari pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) hanya Rp43.315.000.
Hal ini tertuang dalam Laporan Rugi/Laba Micorofinance UPK PNPM Jeunieb untuk periode 1-31 Desember 2022. Laporan tersebut dibuat oleh Nani Zahara (Bendara UPK) dan disetujui oleh Rahmawati (Ketua UPK). Selanjutnya disupervisi oleh Khalidin AMd (BP UPK) serta pihak BKAD yang diwakili oleh Anwar Ibrahim, Mahdi SPd, dan Sulaiman SPd.
Dalam laporan yang diperoleh media ini disebutkan, pada periode tersebut honor pengurus UPK Rp59 juta, administrasi dan umum Rp10.243.500, transport Rp3.400.000, transport BKAD Rp19.000.000, penyusutan Rp4.341.667, BP UPK Rp5.750.000, tim verivikasi Rp3.000.000, Musyawarah Antar Desa (MAD) Rp24.315.000, dan biaya operasional lain-lain Rp7.800.000.
Kemudian pajak bank pengembalian SPP Rp36.617, adm bank operasional UPK Rp120.000, dan adm bank pengembalian SPP Rp120.000. Dari cincian ini, total biaya operasional mencapai Rp138.026.784 selama periode 1-31 Desember 2023 meski sudah memasuki masa vakum.
“Angkanya cukum fantastis, honor pengurus UPK dan biaya operasional lainnya yang mereka habiskan mencapai Rp138 juta dalam sebulan. Ini terjadi di masa kegiatan pengucuran dana sudah vakum,” sebut seorang tokoh masyarakat Jeunieb kepada media ini, Kamis (9/3/2023).
Dikatakannya, hal itu tentu tidak sebanding dengan hasil pengembalian SPP pada priode yang sama. “Penerimaan dari pengembalian SPP hanya sekira Rp43 juta. Ini kan bisa kita tamsilkan ‘leubeh raya talo ngon leumo’,” kata sumber tersebut.
