Kemudian 2 qanun inisiatif DPR Aceh, meliputi; qanun Aceh tentang perubahan atas qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal dan terakhir qanun Aceh tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Rakyat Aceh.
“Kami sepakat Rancangan Qanun ini (Pertanahan) tidak lagi dilakukan pembahasan dari awal, akan tetapi hanya pembahasan akhir dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat dikeluarkannya hasil fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Nova.
Kemudian, Rancangan Qanun Aceh tentang Hak Sipil dan Politik Rakyat Aceh, yang disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, juga tidak dilanjutkan pada tahapan persetujuan bersama antara DPR Aceh dan Gubernur Aceh dalam Masa Sidang tersebut. Lantaran masih terdapat beberapa substansi rancangan qanun Aceh yang masih perlu dikoordinasikan dan dibahas kembali antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait, dengan Pemerintahan Aceh.
Karena itu, terhadap rancangan Qanun Aceh tersebut, Nova mengaku sependapat dengan Badan Legislasi DPR Aceh untuk dimasukkan kembali ke dalam usulan Prolega Prioritas di tahun 2022 mendatang.[]
