Politisi Partai Aceh ini berharap kedepan tidak ada lagi masalah di tingkat penerima manfaat, sehingga setiap ada program dari pemerintah Aceh yang bersifat pemberdayaan ekonomi harus tepat sasaran.
“Begitu juga dengan sejumlah program pemerintah pusat yang digelontorkan untuk Aceh guna peningkatan taraf hidup masyarakat Aceh, harus tepat sasaran dan tidak tebang pilih yang merujuk kepada DTKS,” sambungnya.
Ia meminta Dinas Sosial Aceh selaku leading sector pengeloaan data ini segera menyiapkan kebutuhan untuk pembenahan DTKS, sehingga data tersebut sudah tersedia tahun 2022.
“Terutama di pedalaman Aceh, petugas pendataan DTKS harus mendatangi mereka, dengan harapan pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat,” tutup Iskandar.(*)
