Karena program pembangunan, katanya, masih membutuhkan anggaran besar seperti kelanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), beasiswa, sarana dan prasarana kesehatan.
“Serta berbagai infrastruktur sebagai pendorong ekonomi Aceh, seperti pembangunan jaringan jalan sebagaimana yang telah tertuang dalam Proyek Strategis Aceh dan Proyek Strategis Kabupaten/Kota,” katanya.
Untuk itu, Pemerintah Aceh mengharapkan kepada Pemerintah Pusat terus memperkuat Otonomi Khusus Aceh, guna mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Sementara itu, terkait regulasi yang menyangkut otonomi khusus Aceh, kiranya Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPR RI melalui tim Pemantau Otsus berkenan mendorong Pemerintah untuk memproses dan menetapkan Peraturan Pelaksana UUPA yang masih belum selesai ataupun yang telah diajukan revisi,” kata Nova.
Selanjutnya, Gubernur Aceh juga meminta agar DPR RI dapar mendorong Pemerintah Pusat untuk memastikan harmonisasi pelaksanaan Peraturan kekhususan Aceh dengan yang berlaku secara Nasional.[]
