Enam Raqan Aceh Sudah Diregistrasi Kemendagri

Selain itu, kata Bardan, juga ada beberapa rancangan qanun yang belum mendapatkan nomor registrasi dari Kemendagri yakni tentang pertanahan, Baitul Mal, haji dan umroh serta aturan mengenai rencana pembangunan industri Aceh.

"Empat rancangan qanun itu sampai hari ini belum selesai dibahas, dan belum mendapatkan nomor registrasi dari Kemendagri," katanya.

Terkait belum diregistrasinya beberapa rancangan qanun tersebut, lanjut Bardan, DPR Aceh akan meminta dukungan politik kepada anggota legislatif asal Aceh di nasional.

"Kita minta dukungan kepada Forbes (forum bersama) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, Komisi II DPR RI dan dengan Pak Yusuf Kalla," ujar Bardan.[ant]