Plt Gubernur Didesak Fasilitasi Penanganan Imigran Rohingya

KontraS kembali mengingatkan, Pemerintah Aceh perlu mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Aturan tersebut juga merupakan manifestasi dari Pasal 28 G UUD 1945, yang pada poinnya menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, serta perlindungan dari ancaman ketakutan. Selain itu, Perpres 125/2016 juga wujud mandat dari Pasal 25-27 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. UU ini sendiri menjelaskan soal pemberian suaka dan masalah pengungsi.

"Aturan-aturan tadi menjadi dasar mengapa pemerintah wajib melindungi para pengungsi," tandasnya. []