Taqwallah mengaku, selama lima tahun program Dana Desa hadir di Aceh, daya dorongnya untuk pembangunan Aceh begitu kuat. Program pembangunan dan pemberdayaan desa yang telah kita jalankan di semua gampong dengan melibatkan seluruh pelaku program, termasuk 2.845 orang pendamping desa. Menurunnya, angka kemiskinan di Aceh, juga tidak lepas dari dukungan dana desa ini.
Meski demikian, data Indeks Desa Pembangunan (IDP) tahun 2019 menyebutkan, dari 6.479 gampong yang ada di Aceh, baru 18 gampong yang mendapat predikat sebagai gampong mandiri, sebanyak 336 gampong masuk kategori gampong maju, dan 2.959 gampong berkategori berkembang. Selebihnya, sebanyak 2.856 gampong masih berkategori tertinggal dan 328 gampong berkategori sangat tertinggal.
Data ini menjadi bukti bahwa kinerja pengelolaan dana desa di Aceh masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek penyaluran, pengelolaan, dan pemanfaatan. Aspek pembinaan dan pengawasan juga tidak boleh kita abaikan sehingga jangan sampai ada desa yang aparaturnya harus berhadapan dengan masalah hukum.
Karena itu, lewat Rakor tersebut, Sekda meminta agar langkah-langkah optimalisasi dana desa di Aceh haruslah dibahas. Beberapa pon yang perlu dibicarakan antara lain adalah dorongan percepatan penyaluran dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas Pemerintah Kab/Kota. Selanjutnya dari rekening Kab/Kota agar cepat diturunkan ke rekening kas gampong.
