HABADAILY.COM - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum di bidang perpajakan. Hal ini disampaikan Kepala DJP Aceh, Ahmad Jamhari, dalam konferensi pers terkait kasus pelimpahan berkas mantan Bendahara Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Banda Aceh, SD, yang berlangsung di DJP Aceh, Kamis (18/10/2018) sore.
Ahmad menyebutkan, bendahara pemerintah khususnya di Aceh memiliki peranan penting dalam pembangunan. Selain itu, sebagian besar penerimaan pajak Kanwil DJP Aceh bersumber dari pajak yang dipotong atau dipungut bendahara.
"Kecurangan dalam pelaksanaan tugas Bendahara dapat menghambat proses pembangunan yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Penegakan hukum di bidang perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kepatuhan masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan," ungkap Ahmad Jamhari.
Dalam konferensi pers tersebut, pihak DJP Aceh juga mengharapkan kasus mantan Bendahara RSIA dapat menjadi contoh bagi pihak lain agar tidak mengulangi perbuatan serupa.
Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menahan mantan bendahara Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), Banda Aceh berinisial SD, Kamis (18/10/2018). Penahanan itu setelah berkas perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Ditjen Pajak Aceh dinyatakan lengkap (P-21).
