Pimpinan Dewan Sebut Pernyataan Bupati Bireuen Membingungkan Publik

HABADAILY.COM--Pimpinan DPRK Bireuen angkat bicara soal pernyataan Bupati Bireuen Mukhlis ST yang menyatakan menolak anggaran pembelian mobil dinas baru dan akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa. Pernayataan itu dinilai keliru dan membingungkan publik, terutama kalimat "menolak anggaran pembelian mobil Rp4 milar yang akan dibahas dalam APBK Perubahan (APBK-P) 2025". 

Hal itu diberitakan sejumlah media online dengan mengutip langsung pernyataan Bupati Bireuen Mukhlis ST. "Itu pernyataan yang keliru, sehingga perlu kami luruskan agar tidak membingungkan masyarakat," kata Wakil Ketua I DPRK Bireuen Surya Dharma SH, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, pernyataan bupati menolak anggaran pembelian mobil dinas baru yang akan dibahas dalam APBK-P 2025 terkesan aneh. "Pernyatan tersebut sangat rancu dengan kenyataan sebenarnya dan membingungkan masyarakat. Sebab, jangankan APBK-P, realisasi APBK murni saja baru berjalan," sebut Surya Dharma.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan anggaran pengadaan mobil dinas mana yang ditolak dan akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa? "APBK-P kan barang belum pasti. Kalaupun ada, paling cepat nanti bulan Agustus baru akan dibahas,” ungkapnya.

Jika memang memungkinkan adanya APBK-P 2025, lanjut Surya Dharma, prosesnya masih lama. "Jadi, dalam penyusunan KUA-PAS APBK-P, kalau memang benar bupati merasa tidak perlu pengadaan mobil dinas baru, ya jangan diusulkan. Usulkan saja langsung anggaran untuk pembangunan rumah dhuafa yang lebih dibutuhkan masyarakat," katanya.

Dia juga mengingatkan, bahwa yang usulkan RAPBK-P 2025 adalah pihak eksekutif ke legislatif. "Kalau memang tidak diusulkan, pasti tidak muncul anggaran pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen di situ. Sehingga, tidak perlu juga kata ‘dialihkan’ untuk pembangunan rumah dhuafa," jelas politisi yang akrab disapa Keuchik Surya ini.

Lazimnya, kata Surya Dharma, yang menolak itu pihak legislatif kalau ada usulan yang tidak rasional atau tidak sesuai skala prioritas. "Dalam proses penganggaran, pihak eksekutif yang usulkan ke legislatif. Jadi, kan lucu kalau mereka sendiri yang menolaknya,” ujarnya sambil tertawa.