Visi yang diusung dalam RPJMA 2025-2029 mencerminkan harapan besar bagi masa depan Aceh, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintahan yang baru menetapkan tujuh misi utama yang menjadi arah kebijakan pembangunan, mulai dari penerapan syariat Islam secara kaffah, penguatan kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hingga peningkatan daya saing sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur yang menjamin konektivitas antarwilayah.
Dalam mendukung implementasi visi dan misi tersebut, sembilan program kerja gerak cepat disiapkan sebagai langkah awal pemerintahan yang baru. Program-program ini mencakup berbagai aspek yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) unggul, dana abadi pendidikan dan beasiswa unggul, serta optimalisasi kekayaan bumi Aceh untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui program guru dan sekolah unggul, pembangunan sistem satu data Aceh, serta penguatan sektor pertanian dengan mewujudkan Aceh sebagai lumbung pangan. Program makan bergizi gratis, pembangunan pusat rehabilitasi unggul, serta penguatan peran Baitul Mal di tingkat gampong juga menjadi bagian dari langkah cepat yang akan dijalankan.
Selain program gerak cepat tersebut, terdapat pula 21 program prioritas yang mencakup berbagai aspek pembangunan. Program-program ini disusun untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi Aceh, mulai dari penguatan perdamaian, peningkatan pelayanan publik, pemberian beasiswa bagi putra-putri Aceh ke universitas terbaik dunia, hingga reformasi tata kelola birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Program lain yang menjadi perhatian serius adalah upaya pemberantasan narkoba, penyediaan rumah layak bagi masyarakat, serta digitalisasi di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Tidak ketinggalan, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat sektor ekonomi dengan mendukung UMKM, industri halal, serta pengembangan sektor pariwisata.
Safrizal mengingatkan bahwa penyusunan RPJM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
“Saya meminta seluruh SKPA dan pihak terkait agar bekerja aktif dalam memastikan kelancaran penyusunan ini,” kata Safrizal.
