HABADAILY.COM—Ratusan masyarakat korban banjir dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen bersama Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Aceh, Senin (16/3/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit terhadap pengelolaan dana penanganan bencana banjir di Bireuen. Mereka juga meminta aparat penegak hukum menelusuri berbagai proyek tanggap darurat pascabencana yang menggunakan anggaran negara.
Para peserta aksi menilai transparansi penggunaan anggaran sangat penting, mengingat hingga kini sebagian korban bencana masih menunggu berbagai bantuan seperti hunian sementara (Huntara), dana tunggu hunian (DTH), dana jatah hidup (Jadup), hingga hunian tetap (Huntap).
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen, Murni, mengatakan audit diperlukan untuk memastikan seluruh anggaran penanganan bencana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
