HABADAILY.COM—Ratusan masyarakat korban banjir dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen bersama Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Aceh, Senin (16/3/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit terhadap pengelolaan dana penanganan bencana banjir di Bireuen. Mereka juga meminta aparat penegak hukum menelusuri berbagai proyek tanggap darurat pascabencana yang menggunakan anggaran negara.
Para peserta aksi menilai transparansi penggunaan anggaran sangat penting, mengingat hingga kini sebagian korban bencana masih menunggu berbagai bantuan seperti hunian sementara (Huntara), dana tunggu hunian (DTH), dana jatah hidup (Jadup), hingga hunian tetap (Huntap).
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen, Murni, mengatakan audit diperlukan untuk memastikan seluruh anggaran penanganan bencana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Ketika masih ada dana yang belum digunakan sementara para korban masih membutuhkan bantuan, maka publik berhak meminta penjelasan dan audit atas pengelolaan dana tersebut,” ujar Murni di sela-sela aksi.
Selain itu, massa juga menyoroti bantuan Presiden Republik Indonesia sebesar Rp4 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan korban banjir di Bireuen. Mereka berharap bantuan tersebut segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban dan mempercepat proses pemulihan.
Aksi tersebut turut diwarnai kesaksian sejumlah korban bencana yang menyampaikan langsung kondisi mereka. Suratin, warga Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, yang rumahnya rusak berat akibat banjir, menyampaikan harapannya agar pemerintah segera memberikan solusi bagi para penyintas.
“Kami hanya ingin hak-hak kami sebagai korban bencana dipenuhi. Kami membutuhkan tempat tinggal sementara dan bantuan agar bisa memulai kembali kehidupan kami,” ujarnya dengan suara bergetar.
Aksi yang dikoordinir oleh Halimah dari Sekolah Anti Korupsi tersebut juga mendesak pemerintah daerah mempercepat penanganan korban bencana serta memastikan pengelolaan dana bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para pengunjuk rasa.[]
