Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengapresiasi tata kelola birokrasi Pemerintah Aceh yang berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) enam kali secara beruntun dari BPK RI. Wapres berharap tata kelola birokrasi di Aceh terus menuju ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas.
"Salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi,"kata Ma'ruf Amin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Forkopimda Aceh dan bupati/wali kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, (16/11/2021).
"Kemudian juga kualitas pelayanan publik itu merupakan salah satu ujung dari keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang baik, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Prinsipnya ya.. itu," kata Ma'ruf.
Wapres Ma'ruf menambahkan, dinamika masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat dan mudah serta terukur. Pelayanan publik harus semakin sederhana dan kompetitif seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi. "Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan ini sudah diatur melalui Peraturan Presiden," kata Ma'ruf Amin.
Figur nomor dua di negara ini juga menyebutkan, di seluruh Indonesia, baru terdapat 45 MPP yang beroperasi. Di Aceh sendiri, baru Kota Banda Aceh yang memiliki Mal Pelayanan Publik. Ia mengatakan, sesuai amanat Peraturan Presiden, pendirian MPP perlu terus didorong. "Saya juga berharap kualitas aparatur penyelenggara terus ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Ma'ruf.
Menurut mantan Ketua MUI itu, akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, upaya pengentasan kemiskinan harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, terutama kepada usaha mikro, seperti usaha rumah tangga. "Salah satu pelayanan publik yang baik adalah memberi pendampingan kepada UMKM," kata Ma'ruf.
