“Banyak pendapat dan sumbang saran dalam pertemuan perdana ini. Sebagai langkah awal, tentu kita akan fokus pada penguatan kelembagaan dulu. Apabila KAD kuat, maka program kerja akan berjalan dengan baik,” kata Iqbal.
Sebagaimana diketahui, ide pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi ini merupakan gagasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KADIN, sebagai bentuk komitmen untuk melibatkan lembaga swasta dalam penanggulangan kasus korupsi di semua tingkatan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh nomor 180/1054/2021 tentang Pembentukan KAD Anti Korupsi Aceh, yang ditandatangani pada 12 April 2021 lalu.
Dalam Keputusan Gubernur tersebut, setidaknya ada empat tugas utama KAD Anti Korupsi Aceh, yaitu memfasilitasi komunikasi/dialog antara masyarakat dunia usaha dan pemerintah, menginventarisasi dan membahas isu strategis terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh.
Selanjutnya, komite ini juga bertugas mensosialisasikan regulasi/kebijakan Pemerintah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan masyarakat dunia usaha, serta memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Aceh terkait solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi.[]
