Selain Aceh, penghargaan yang diserahkan oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo itu juga diberikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah.
Hasto Wardoyo mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Aceh yang sudah memberikan pelayanan terbaik terkait dengan keluarga berencana. "Karena sudah memberi respon yang sangat baik untuk retrebusi tentang pelayanan kontrasepsi di daerah itu bisa dibebaskan," kata Hasto.
Apalagi, menurutnya, program keluarga berencana harus ada pelayanan khusus, dalam rangka pembangunan nasional. "Hal ini sesuai dengan termuat dalam Undang-undang (UU) Nomor 52 tahun 2009 serta perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga," sebutnya.
Ia menambah, itu tercantum dalam pasal 23 bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, juga pelayanan kontrasepsi. "Khusus untuk pelayanan kontrasepsi. UU ini mengamanatkan agar keamanan dan jangkauan, jaminan kerahasiaan serta ketersediaan alat dan obat, secara kontrasepsi yang bermutu, wajib ditingkatkan seiring dengan penguatan kualitas sember daya manusia," katanya.
Hal itu juga seperti dalam visi-misi BKKBN dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan warga yang berkualitas. "Oleh karena itu, melalui kegiatan yang terkait dengan kontrasepsi ini BKKBN di dalam periode 2020-2024 harus mencapai menurunkan total fertility rate (angka kelahiran total) sampai diangka 2,26 tahun 2020," katanya.
