Terobosan pemanfaatan TIK juga dilakukan oleh stakeholder lainnya. "Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan e-filling dan e-billing untuk pelaoran dan pembayaran pajak. Polresta Banda Aceh juga sudah membuka aduan online, perbankan dengan internet bankingnya, dan lain-lain," katanya.
Pemko Banda Aceh sendiri telah memiliki 95 aplikasi berbasis TIK. "83 aplikasi untuk pelayanan publik seperti, dan 12 sisanya berupa layanan privat atau internal pemerintah. Jumlahnya akan terus kita tambah agar kinerja Pemko Banda Aceh semakin efektif dan efisien," katanya.
Upaya pihaknya dalam mendorong pemanfaatan TIK juga telah menstimulus perekonomian kota. "Yang paling kentara, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian kota tumbuh pesat. Jika di kabupaten/kota lain di Aceh jumlahnya rata-rata masih di bawah 5.000 unit, Banda Aceh sudah punya 12 ribu lebih per 2019 lalu."
Secara kasat mata, menjamurnya UMKM di Banda Aceh dapat dilihat di area Blang Padang, Ulee Lheue, dan Car Free Day. "UMKM kini menjadi unggulan Banda Aceh, sekaligus pendukung utama sektor pariwisata di samping komplitnya paket destinasi wisata di Banda Aceh mulai dari heritage, kuliner, hingga seni budaya," ujar Aminullah.
Di tempat yang sama, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis mengatakan QRIS merupakan langkah baru guna memudahkan masyarakat dalam transaksi. "Banda Aceh sebagai salah satu pilot project smart city di Indonesia, menurut saya sangat siap untuk menerapkanya."
