Meski masing-masing instansi telah memiliki SOP tersendiri, SOP bersama yang lebih operasional perlu rumuskan, agar KKP, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Intansi terkait lainnya, seirama, ujarnya.
"Semua instansi memberikan informasi ke Posko pada kesempatan pertama supaya informasi yang beredar di publik valid karena berasal dari sumber yang sama," tambah Al Hudri.
Sementara itu, Fahlevi Kirani yang memimpin rombongan DPRA mengimbau, Pemerintah Aceh melalui Posko Informasi untuk selalu memperbaharui informasi yang akurat setiap saat, untuk menepis sejumlah isu yang beredar, informasi-informasi yang keliru, bahkan hoax.
“Karena ini bukan hanya menyangkut kesehatan warga tetapi psikologis masyarakat Aceh karena isu ini sudah menjadi perbincangan kuas di tengah masyarakat," kata Pahlevi.
Ia juga mengatakan, kesehatan warga kita di atas segala-galanya. Wabah ini tidak hanya menatikan tetapi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, untuk itu, pembaharuan data menjadi sesuatu yang sangat penting.
Fahlevi Kirani juga meminta agar informasi terbaru terkait perkembangan Wuhan disampaikan juga ke DPRA. “Informasi terbaru terkait kondisi mahasiswa Aceh di Tiongkok juga penting bagi kami, karena sebagai wakil rakyat, kami juga sering mendapat pertanyaan terkait kondisi mahasiswa Aceh di Wuhan, Tiongkok,” katanya.
