HABADAILY.COM—Ketua beserta anggota Komisi VIII (delapan) DPR RI berkunjung ke Dinas Sosial Aceh, Selasa (2/7/2019). Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi program andalan Kementrian Sosial RI.
Turut ikut dalam rombongan Kasubdit Kepesertaan Direktorat Jendral Jaminan Sosial Keluarga Rinto Indratmoko, dan Humas Kementrian Sosial RI.
Ketua Komisi VIII H M Ali Taher mengatakan PKH ini merupakan program Kementrian Sosial yang cukup efektif menekan angka kemiskinan, asalkan didukung dengan integritas pendamping yang bagus dan data yang akurat.
“Penyaluran PKH ini harus tepat sasaran, karena itu mereka (pendamping) harus mendata sesuai dengan apa yang dilihat, dan jangan sampai mereka menyalahguanakan kekurangan masyarakat yang tidak memahami aspek pendataan termasuk menggunakan ATM penerima manfaat untuk kerpentingan pribadi,” katantya.
Ali Taher menjelaskan, bahwa kunjungan komisi VIII tersebut dikategorikan sebagai kunjungan dengan spesifik dalam rangka melihat perjalanan PKH. Program ini merupakan salah satu bentuk program yang menjadi ikon Kementrian Sosial, oleh karena itu kita ingin melihat dari aspek pengawasan setelah DPR mengganggarkjan setiap tahun anggaraan PKH, dan dana untuk PKH dari tahun ke tahun terus meningkat, baik itu jumlah, program maupun anggarannya.
“Tahun ini saja lebih dari Rp35 triliun anggaran dikucurkan untuk PKH, dan itu memerlukan kepastian bahwa program ini sampai di masyarakat sesuai by name by adreas. Nah dengan demikian, maka salah satu studi kasusnya yang kita kunjungi adalah di Aceh,” katanya kepada wartawan.
Menurut Ali Taher, di Aceh meski gambarannya masyarakat sangat religius, dan kaya tetapi juga masih cukup banyak yang memerlukan PKH, oleh karena itu intervensi program ini perlu diawasi agar bisa memberikan dampak bagi pelayanan publik yang sesungguhnya. “Karena tanggungjawab negara itu tidak hanya tugas pemerintah , tapi juga DPR dan masayarakat secara luas,” katanya.
