Ibnu Abbsa menambahkan, untuk mengatasi penyalahgunaan penyaluran minyak bersubsidi itu, Pemkab Simeulue dan APMS, memperketat sistim pengawasan dengan memberlakukan sistim kartu keluarga ketika warga mengambil jatah minyak bersubsidi, pada titik pengencer resmi .
Satu hal yang membuat bertambahnya permintaan minyak tanah bersubsidi juga karena baru-baru ini di sana ada musim panen cengkeh. Panen itu membuat perekonomian masyarakat membaik dan telah mampu membeli jatah minyak tanahnya.
“Sebelumnya warga tidak mampu dan lupa menebus minyak tanah bersubsidi yang setiap bulan telah tersedia di titik pengencer resmi. Sehingga minyak di agen terkesan banyak,” kata Safwan dari PT Sejahtera Simeulue, salah satu agen resmi Agen Penyalur Minyak Subsidi (APMS).
Penambahan kuota minyak bersubsid itu, katanya, telah berulangkali diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue, sebab selama ini hanya mengacu pada data tahun 2008 lalu, dengan jumlah KK pada waktu itu sekitar 18.000 KK. “Semenjak tahun 2017, jumlah KK meningkat menjadi 23.494 atau terjadi penambahan sekitar 5.000 kepala keluarga,” rincinya.
