PMKS Simeulue: Anggaran Ditarik Sudah Rp 41,6 M, Proyek tak Siap-siap

Ahmad | habadaily.com | 13 November 2017, 09:02 WIB
PMKS Simeulue: Anggaran Ditarik Sudah Rp 41,6 M, Proyek tak Siap-siap Catatan pengeluaran anggaran proyek PMKS | Ahmad | Habadaily.com

HABADAILY.COM - Pembangunan gedung Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di KabupatenSimeulue sudah berlangsung sejak tahun 2010, dengan nilai kontrak Rp.47,8 miliar. Namun proyek yang dikerjakan rekanan PT Amarta Karya itu hingga kini belum rampung.

Persoalan PMKS itu terungkap dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan manajemen PT Amarta Karya yang berlangsung di kantor bupati setempat, Sabtu 11 November 2017. Pertemuan itu turut juga dihadiri Bupati Simeulue Erli Hasyim, Sekda Simeulue Naskah Bin Kamar, pimpinan DPRK Simeulue bersama anggota juga Direktur PDKS Ir Yazid.

Dalam pembicaran disebutkan, pembangunan PMKS yang sudah berlangsung sejak 2010 atau semasa Bupati Darmili (2002-2012), dilanjutkan masa kepimpinan Bupati Riswan NS (2012-2017). Namun hingga saat ini progres proyek masih tidak sebanding dengan anggaran yang sudah ditarik. Anggaran sudah mencapai Rp 41,6 miliar dari nilai konrak Rp 47,8 miliar, sementara progres pembangunan ditaksir baru 87 persen dari 2010.

“Anggaran sudah ditarik rekanan telah dimulai sejak awal tahun 2011. Peranikan pertama 31 Maret 2011  (uang muka 20 persen) Rp.9,5 miliar, termin satu pada 17 Juli 2012 (15 persen) Rp.5,7 milar, termin dua 1 September 2013 (13 persen) Rp Rp.4, 6 miliar, termin tiga 28 Oktober 2014 (22 persen) Rp.7, 5 miliar,” rinci Yazid, Direktur PDKS pada pertemuan itu.

Kemudian, tambahnya, penarikan pada termin empat 15 Juni 2015 (15 persen) Rp.5,3 miliar, pencairan termin lima pada 17 Desember 2015 (10 persen) Rp.3,592 miliar, termin enam pada 19 April 2016 (5 persen) Rp.1,796 miliar, pada 3 November 2016 termin tujuh (7 persen) Rp.2,514 miliar. Kemudian ditambah pinjan pada 2017 Rp.69.920 000.

Sehingga total penarikan anggaran yang dilakukan rekanan PMKS yaitu PT Amarta Karya asal Kota Bekasi dengan nomor kontrak kerja pemborongan: 037/V/PDKS/2010 itu, Rp.41,6  miliar dari nilai kontrak sebesar Rp.47,8 miliar sumber APBK setempat setiap tahun. “Jumlah tersebut belum termasuk biaya pengawasan,” tambah Yazid.

Pada pertemuan itu, Bupati Simeulue Erli Hasyim juga sempat bicara dan menduga ada aroma tidak beres dalam kontrak pekerjaan pembangunan PMKS tersebut, sehingga belum selesai. Kepada utusan PT Amarta Karya, Erly Hasim mengatakan agar tidak santai-santai atas uang negara.

"Pak Agus, kita jangan santai dan jangan seakan-akan uang itu tidak ada pertanggungjawaban. Setiap tahun harus ada pertanggungjawabannya.  Dan dari diskusi hari ini saya melihat ada ketidak beresan dalam kontrak kerja dalam proyek itu," tegas Erly.

Untuk itu Pemkab dan pihak DPRK Simeulue meminta PT Amarta Karya untuk bertangung jawab atas pekerjaannya dalam membangung PKMS. Apabila tidak diindahkan, persoala PMKS untuk pendukung PDKS tersebut, bisa saja masuk ke ranah hukum,. “Ini untuk pertanggungjawaban uang daerah,” kata seorang anggota dewan.

Semasa pemerintahan Riswan NS-Hasrul Edyar, pembangunan gedung PMKS itu disebutkan progresnya sudah rampung. Bahkan sempat diisukan, sebelum bulan Juli 2017, proyek plat merah sumber APBK itu akan diresmikan dan bisa segera beroperasi. Namun setelah diperiksa, ternyata gedung PMKS belum layak pakai apalagi untuk beroperasi. Bahkan bangunannya sudah banyak ditempati dan dimakan rayap.[jp]