“Jangan sampai muncul kesan bahwa bantuan hanya hadir ketika korban terpaksa datang ke kantor bupati. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara menyeluruh dan memastikan seluruh korban mendapatkan hak yang sama,” ujarnya.
Murni juga mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam situasi bencana menuntut keberpihakan pada kemanusiaan, bukan sekadar menjaga citra birokrasi.
“Pemimpin jangan sampai dhalim terhadap rakyatnya sendiri. Korban bencana sudah kehilangan rumah dan harta benda, jangan sampai mereka juga kehilangan haknya sebagai warga negara,” tegasnya.
GeRAK Bireuen memastikan masyarakat sipil akan terus mengawal perjuangan para korban hingga ada solusi nyata dari pemerintah.
“Jika ada upaya menekan korban atau memperlakukan mereka secara tidak adil, kami dari gerakan masyarakat sipil siap berdiri bersama mereka. Korban bencana tidak boleh menjadi korban kebijakan,” tutup Murni.[]
