GeRAK Bireuen menilai persoalan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah bukanlah keberadaan tenda di halaman kantor bupati, tetapi bagaimana memastikan pemenuhan hak korban bencana sebagaimana diamanatkan dalam regulasi penanggulangan bencana, termasuk penyediaan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
“Jika pemerintah serius menyelesaikan persoalan ini, maka yang harus dibangun adalah solusi, bukan narasi pengusiran. Bangun huntara atau huntap bagi korban, jangan justru memperlakukan mereka seolah-olah menjadi masalah,” kata Murni.
GeRAK Bireuen juga menyoroti informasi terkait tawaran pemerintah untuk menempatkan sebagian pengungsi di rumah sewa.
Menurut Murni, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika hanya diberikan kepada korban yang saat ini bertahan di tenda di halaman Kantor Bupati.
“Jika benar rumah sewa hanya ditawarkan kepada mereka yang berani memasang tenda di kantor bupati, maka itu menunjukkan pendekatan yang tidak adil dalam penanganan korban bencana. Masih banyak korban banjir lainnya di berbagai desa di Bireuen yang hingga hari ini juga hidup di tenda, tetapi tidak mendapatkan perhatian yang sama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh dilakukan secara parsial atau reaktif hanya karena adanya tekanan atau sorotan publik.
