HABADAILY.COM - Pemerintah Aceh menyatakan komitmennya dalam menyukseskan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tiga juta rumah bagi rakyat.
"Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Arahan Pak Mendagri soal pembebasan retribusi PBG dan BPHTB akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi di daerah (Perkada)," kata Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Fadhlullah menyampaikan bahwa Aceh akan segera menyelaraskan regulasi daerah agar manfaat program ini bisa langsung menyentuh masyarakat bawah.
Menindaklanjuti arahan Mendagri, pria yang akrab disapa Dek Fadh ini memastikan akan menghapus beban biaya yang selama ini memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Pemerintah Aceh akan melakukan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Kita ingin masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, bisa memiliki rumah dengan proses yang mudah dan harga yang murah. Jangan sampai birokrasi menghambat hak rakyat, kebijakan ini akan segera dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada)," tegas Dek Fadh.
Selain insentif fiskal, Pemerintah Aceh juga fokus pada pemangkasan jalur birokrasi perizinan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) akan menjadi ujung tombak agar pengembang dan masyarakat tidak terkendala prosedur yang berbelit dalam pembangunan rumah MBR.
"Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, Aceh optimistis persoalan backlog (kekurangan) perumahan dapat segera teratasi, baik melalui skema pembangunan rumah baru maupun renovasi secara massif," ujarnya.
Editor: Suryadi
