FISIP UIN Ar Raniry dan Politeknik STIA LAN Bandung Jalin Kerjasama Strategis
HABADAILY.COM - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar Raniry melalui Program Studi Ilmu Administrasi Negara (IAN) mengukuhkan komitmennya dalam mencetak profesional unggul dengan menjalin Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Politeknik STIA LAN Bandung. Penandatanganan kerjasama strategis ini berlangsung di Teater FISIP UIN Ar Raniry pada Senin, 17 November 2025.
Dokumen perjanjian ditandatangani oleh Dr. Muhammad Nur Afandi, S.Pd. M.T., Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, bersama dengan Dr. Muji Mulia, M.Ag., Dekan FISIP UIN Ar Raniry, dan Muazzinah, MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar Raniry. Dr. Muhammad Nur Afandi juga diketahui menjabat sebagai Ketua DPD IAPA Jawa Barat.
Selain kerjasama juga dilanjutkan dengan Kuliah Umum yang bertema Menyiapkan Analis Kebijakan dan Perencana Unggul untuk Indonesia Emas.
Materi disampaikan oleh Dr. Nita Nurliawati, S.Sos., M.Si. Wakil Direktur Politeknik STIA LAN Bandung bahwa Analis Kebijakan adalah arsitek masa depan Indonesia Emas.
Analis kebijakan bukan profesi administratif. Analis kebijakan merupakan profesi strategis berjihad menjaga rasionalitas di tengah tekanan politik serta Memastikan setiap keputusan publik berdasar data, dan menegakkan prinsip value for money serta public accountability.
Dr. Nita Nurliawati menjabarkan tugas esensial seorang analis kebijakan, yaitu: Membumikan kebijakan dengan membangun narasi yang kuat, rasional, dan berbasis data lapangan, Memastikan setiap keputusan publik dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat dan Meyakinkan para pengambil keputusan untuk mengambil opsi terbaik dari hasil analisis yang sistematis dan rasional, demi mendukung kesejahteraan rakyat.
Analis Kebijakan disebut sebagai "juru bicara rasionalitas" dan arsitek yang mengubah data menjadi keputusan nyata, dokumen menjadi solusi, dan rencana menjadi kesejahteraan. Prinsip yang harus dipegang adalah evidence driven governance: setiap kebijakan harus dapat dijelaskan datanya, diuji logikanya, dan diukur dampaknya, sehingga kebijakan menjadi sumber solusi, inovasi, dan keadilan, bukan sumber masalah.
Dalam kuliah umum tersebut, juga disoroti fenomena masalah kebijakan saat ini, di antaranya: Proses penyusunan kebijakan yang eksklusif: Seringkali hanya melibatkan lingkaran terbatas, tanpa dialog dan partisipasi publik yang memadai. "Kebijakan harus lahir dari pemahaman mendalam atas aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat," tegas Dr. Nita.
Hiper-regulasi: Indonesia memiliki lebih dari 85.000 regulasi, dengan tambahan sekitar 3.000 aturan baru setiap tahun (LAN, 2025). Implikasinya adalah ketidakpastian hukum, birokrasi berlapis, dan kesulitan bagi dunia usaha.
Dr. Muji Mulia, M.Ag., Dekan FISIP UIN Ar Raniry, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya acara ini. "Kerjasama ini adalah wujud nyata hadirnya IAN UIN Ar Raniry dalam menyiapkan analis kebijakan yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas," tutupnya.
