"Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA," ujar Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait beberapa prioritas lain, termasuk perpanjangan Dana Otonomi Khusus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Sekjen menjelaskan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tumbuh di atas 5% pada periode 2025 dan akan meningkat secara gradual hingga 2029.
Tomsi juga memaparkan target pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi, termasuk Aceh, yang diharapkan dapat tumbuh lebih cepat melalui dukungan sektor unggulan dan peningkatan kualitas belanja daerah.
Variasi realisasi belanja kabupaten/kota di Aceh, dengan beberapa daerah masih menunjukkan belanja pegawai yang tinggi dan alokasi anggaran yang rendah untuk sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
