HABADAILY.COM - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029. Acara yang digelar di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, ini menandai dimulainya perumusan arah pembangunan Aceh untuk lima tahun ke depan.
Gubernur Mualem menegaskan bahwa RPJM Aceh adalah dokumen strategis yang harus berakar pada kondisi riil daerah serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk menjaring gagasan dan saran konstruktif agar pembangunan Aceh berjalan terarah dan berorientasi hasil.
“Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”. Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis yang dikenal dengan “Cap Sikureung”, kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Rabu (09/07/2025).
Misi-misi tersebut mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Mualem menyoroti pentingnya penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045. Salah satu tantangan utama yang ditekankan adalah akan berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2027.
"Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA," ujar Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait beberapa prioritas lain, termasuk perpanjangan Dana Otonomi Khusus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Sekjen menjelaskan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tumbuh di atas 5% pada periode 2025 dan akan meningkat secara gradual hingga 2029.
Tomsi juga memaparkan target pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi, termasuk Aceh, yang diharapkan dapat tumbuh lebih cepat melalui dukungan sektor unggulan dan peningkatan kualitas belanja daerah.
Variasi realisasi belanja kabupaten/kota di Aceh, dengan beberapa daerah masih menunjukkan belanja pegawai yang tinggi dan alokasi anggaran yang rendah untuk sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menyampaikan bahwa Dana Otsus Aceh harus bertransformasi dari peran penopang menjadi akselerator
"Perlunya efisiensi belanja rutin dan fokus pada proyek-proyek terobosan untuk mendorong pertumbuhan riil. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih kreatif dalam mengeksplorasi, mengoptimalkan, dan mensinergikan seluruh sumber pendanaan," tutupnya.
Editor: Suryadi
