HABADAILY.COM – Bentrokan besar terjadi di sejumlah titik di Bangladesh sepekan terakhir. Protes ini muncul dari sebagian besar mahasiswa terhadap kebijakan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina soal peruntukan kuota pegawai negeri sipil di sana. Kebijakan itu telah memicu kerusuhan yang hingga kini kian meluas di negara tersebut.
Melansir AP News, Jumat (19/7/2024), para demonstran yang didominasi mahasiswa menuntut diakhirinya sistem perekrutan pegawai yang memberikan hingga 30 persen kuota khusus bagi keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 silam.
Sistem itu, dalam pemberitaan AP, dinilai demonstran sebagai kebijakan yang diskriminatif dan menguntungkan pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, di mana partainya, Liga Awami (AL) terlibat memimpin gerakan kemerdekaan itu di masa silam. Mahasiswa lantas menuntut pemerintah menerapkan meritokrasi dalam mekanisme perekrutan pegawai.
Semula, bentrokan pecah di antara mahasiswa yang menolak kebijakan kuota tersebut dengan massa pro-pemerintah, yakni sayap mahasiswa Liga Awami yang dikenal sebagai Bangladesh Chhatra League (BCL) atau Liga Chhatra Bangladesh.
Seorang demonstran anti kebijakan pemerintah membeberkan, pihaknya menyesalkan tindakan massa pro-pemerintah yang membunuh pengunjuk rasa, namun di saat yang sama kepolisian tidak melakukan intervensi apapun untuk mencegah kejahatan tersebut.
Pelibatan aparat kepolisian dalam penanganan kerusuhan tersebut justru memperparah situasi. Laporan sementara yang dikutip dari Guardian, 100 lebih mahasiswa luka-luka, dan hingga kemarin (18/7/2024) tercatat 39 orang tewas. Media lainnya memberitakan jumlah korban tewas lebih beragam. Di sisi lain, Perdana Menteri Hasina menuding oposisi terlibat dalam memprovokasi kerusuhan tersebut.
Update terakhir sejauh ini, massa telah menyerang kantor penyiaran TV resmi pemerintah. Mereka menerobos gerbang dan membakar kantor tersebut. Saat ini, pemerintah telah memutus total sinyal internet di negara itu.
Menyusul kematian pertama dalam kekerasan yang meletus pada Selasa lalu, pemerintah meminta kampus-kampus di seluruh negara itu untuk tutup, dengan tujuan meredakan kerusuhan. Sementara polisi menggerebek markas besar partai oposisi utama yang dituding terlibat dalam kerusuhan.
Bentrokan terus berlanjut pada Kamis saat para pengunjuk rasa mencoba memblokade sejumlah wilayah. Di lingkungan Uttara, Dhaka, polisi mengejar ratusan pengunjuk rasa setelah mereka memblokir jalan dan meneriakkan yel-yel. Di lokasi lain, polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan tongkat untuk membubarkan pengunjuk rasa, yang dibalas dengan hujaman batu dari demonstran.
Polisi mengatakan pengunjuk rasa merusak mobil polisi dan membakar pos polisi lalu lintas. Puluhan orang, termasuk petugas polisi, terluka dalam kekerasan tersebut. Pendemo juga memblokir beberapa jalan raya utama di seluruh negeri. Kekerasan di kota-kota lain termasuk Chattogram dan Khulna terus merebak.
Lalu lintas sepi di jalanan ibu kota, Dhaka, yang biasanya macet. Sementara banyak mall tutup. Kantor dan bank tetap dibuka, tetapi transportasi terbatas.
Kebijakan Sempat Dibekukan Tahun 2018
Pemerintah Hasina sebelumnya sempat menghentikan kuota pegawai ini saat protes besar-besaran mahasiswa terjadi pada 2018. Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan keputusan tersebut, dan memberlakukan kembali kuota setelah kerabat veteran 1971 mengajukan petisi. Hal ini lah yang memicu demonstrasi terbaru.
Mahkamah Agung kemudian menangguhkan putusan pemberlakuan kembali kuota itu. Mereka menegaskan, akan merilis putusan resmi paling lambat 7 Agustus nanti. Pemerintah juga telah mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Tinggi menyusul protes tersebut, menurut kantor jaksa agung.
Meskipun lapangan kerja di sektor swasta di Bangladesh telah meluas, namun masih banyak warga yang lebih memilih pekerjaan di pemerintahan. Pekerjaan pegawai dianggap lebih stabil dan bergaji tinggi.
Setiap tahun, sekitar 400.000 lulusan universitas bersaing untuk mendapatkan 3.000 pekerjaan dalam ujian pegawai negeri di Bangladesh.
Menyikapi kerusuhan ini, Perdana Menteri Hasina menegaskan bakal mendorong penyelidikan yudisial atas kasus kematian demonstran. Ia berjanji bahwa mereka yang bertanggung jawab akan dibawa ke pengadilan.
“Beberapa nyawa yang berharga telah hilang dengan sia-sia, kami mengutuk setiap pembunuhan,” ujar Hasina. []
Editor: Mardhatillah
